PENDIDIKAN PANCASILA
DISUSUN OLEH :
NAMA :
LATIFAH FAJRIYAH
NPM :
14213936
KELAS :
2EA32
UNIVERSITAS GUNADARMA
ATA 2014/2015
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Merupakan suatu fakta historis yang sukar dibantah, bahwa sebelum tanggal
1 Juni 1945 yang disebut sebagai tanggal “lahirnya” Pancasila Ir. Soekarno yang
diakui sebagai tokoh nasional yang menggali Pancasila tidak pernah berbicara
atau menulis tentang Pancasila, baik sebagai pandangan hidup maupun, atau
apalagi, sebagai dasar negara. Dalam pidato yang beliau sampaikan tanpa konsep
pada tanggal tersebut, yang mendapat berkali-kali applause dari para
anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
beliau menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasila tersebut terbersit bagaikan
ilham setelah mengadakan renungan pada malam sebelumnya. Renungan itu beliau
lakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Dr Radjiman Wedyodiningrat,
Ketua BPUPKI, tentang apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Lima dasar atau sila yang
beliau ajukan itu beliau namakan sebagai filosofische grondslag.
Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara
objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala
sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia
melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian
timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar
kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika
timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Syailendra di Palembang, kemudian
kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.
Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang
kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang
kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicentuskan pada sumpah pemuda
pada tahun 1928.
1.2 Rumusan
Masalah
Dalam makalah
ini masalah yang akan dibahas diantaranya meliputi:
1. Bagaimanakah
sejarah Pancasila pada masa kerajaan?
2. Bagaimanakah
Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?
1.3
Tujuan Penulisan
Dalam memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya
dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah
perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu
asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang
berdasarkan Pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai
pertanggungjawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara
Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa
serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Sejarah Pancasila pada Masa Kerajaan
2.1.1 Kerajaan Kutai
Indonesia
memasuki zaman sejarah pada tahun 400M, dengan ditemukannya prasasti yang
berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat
diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman ketrurunan dari
Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan
memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa
itu sebagai tanda terimakasih raja yang dermawan (Bambang Sumadio, dkk.,1977 :
33-32). Masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini
menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan,
kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.
Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai
integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan
Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.
2.1.2 Kerajaan Sriwijaya
Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan
kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia.
Negara kebangsaaan Indonesia
terbentuk melalui tiga tahap yaitu : pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa
Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman
Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan
negara kebangsaan Indonesia
lama. Kemudian ketiga, kebangsaan modern yaitu negara bangsa Indonesia merdeka (sekarang negara
proklamasi 17 agustus 1945) (sekretariat negara RI 1995 :11).
Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatra
yaitu kerajaan Wijaya, di bawah kekuasaaan bangsa Syailendra. Hal ini termuat
dalam prasasti Kedudukan Bukit di kaki bukit Sguntang dekat Palembang yang
bertarikh 605 caka atau 683 M., dalam bahasa melayu kuno huruf Pallawa.
Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya,
kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda
(686), kemudian selat Malaka (775). Pada zaman itu kerjaan Sriwijaya merupakan
kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan asia
selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai
raja yang disebut Tuhan An Vatakvurah sebagai pengawas dan pengumpul
semacam koperasi sehingga rakat mudah untuk memasarkan dagangannya (Keneth R.
Hall, 1976 : 75-77). Demikian pula dalam sistem pemerintahaannya terdapat
pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rokhaniawan yang menjadi
pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada
saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan
dengan nilai Ketuhanan (Suwarno, 1993, 19).
Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas
agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musyafir dari
negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut
terutama tentang agam Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya
ke India.
Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya
misalnya Dharmakitri. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu
negara adalah tercemin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi ‘marvuat
vanua criwijaya dhayatra subhiksa’ (suatu cita-cita negara yang adil dan
makmur) (Sulaiman, tanpa tahun : 53).
2.1.3 Zaman
Kerajaan-kerajaan Sebelum Majapahit
Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang
memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa
Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke
VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk
Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta
Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII
dan IX). Refleksi puncak dari Jawa Tengah dalam periode-periode
kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur
(candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi agama
Hindhu pada abad ke X).
Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncullah
kerajaan-kerajaan Isana (pada abad ke IX), Darmawangsa (abad ke X) demikian
juga kerajaan Airlanga pada abad ke XI. Raja Airlangga membuat bangunan
keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama.
Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha , agama Wisnu dan agama
Syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyyibin, 1997 : 26). Menurut
prasasti Kelagen, Raja Airlangga teelah mengadakan hubungan dagang dan bekerja
sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan nilai-nilai
kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin
di hutan dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana
bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja,
meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula
menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, raja Airlangga memerintahkan untuk
membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai-nilai
sila kelima (Toyyibin, 1997 : 28-29).
Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad
ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan
Majapahit.
2.1.4 Kerjaan
Majapahit
Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman
keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang
di bantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai
nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari
semenanjung Melayu (Malaysia
sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.
Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai
dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negarakertagama. Dalam kitab
tersebut telah telah terdapat istilah “Pancasila”. Empu tantular mengarang buku
Sutasoma, dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional,
yaitu “Bhineka Tunggal Ika”, yang bunyi lengkapnya “Bhineka Tunggal
Ika Tan Hana Dharma Mangrua”, artinya walaupun berbeda , namun satu jua
adanya sebab tidak ada agama yang memiliki tuhan yang berbeda.
Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gaja Mada dalam sidang
ratu dan menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang
berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut : “Saya
baru akan berhentui berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk
di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo,
Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan” (Yamin, 1960 : 60).
Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat
seperti Rakryan I Hino , I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasehat
kepada raja, hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh
sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.
2.1.5
Zaman Penjajahan
Pada abat ini sejarah
mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan
mengitensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Melihat hal tersebut
maka munculah perlawanan yang masih bersifat kedaerahaan. Seperti di Maluku
(1817), Imam Bonjol (1821-1837), Pangeran Diponegoro dan masih banyak lainnya.
Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan
belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara
mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan terebut senantiasa kandas dan
menimbulkan banyak korban.
Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama islam
dengan pesatnya di Indonesia.
Bersama dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan islam seperti kerajan
Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di nusantara. Mereka itu
antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang
ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.
Bangsa asing yang masuk ke Indonesia
yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang portugis. Pada akhir abad ke XVI
bangsa Belanda datang pula ke Indonesia
dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Utuk menghindarkan persaingan
diantara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang
yang bernama V.O.C, yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah ‘kompeni’.
Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat
mulai mengadakan perlawanan. Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung
(1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun
1628 dan tahun 1929, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral
J.P Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu.
Di Makasar yang
memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai kompeni tahun 1667
dan timbullah perlawanan dari rakyat Makasar di bawah Hasanudin. Menyusul pula
wilayah Banten (Sultan Ageng Tirtoyoso) dapat ditundukkan pula oleh kompeni
pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir
abad ke XVII nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasa. Demikian kompeni pada
saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan Armada dari Minangkabau
untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat
sambutan yang hangat. perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang
terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami
kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi anka-anak bangsa.
2.1.6
Kebangkitan Nasional
Atas kesadaran bangsa Indonesia
maka berdirilah Budi Utomo dipelopori Dr. Wahidin Sudirihusodo pada tanggal 20
Mei 1908. Gerakan ini merupahan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri.
Lalu mulailah berunculan Indische Partij dan sebagainya.
Dalam masalah ini
munculah PNI (1927) yang dipelopori oleh Soekarno. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan
nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada
tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak
kebangkitan nasional.
Pada masa ini
banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang
memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri. Diantaranya
adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei
1908, kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional
Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo,
Sartono serta tokoh lainnya.
Sejak saat itu
perjuangan nasional Indonesia
mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan
nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu
Indonesia Raya.
2.1.7
Zaman Penjajahan Jepang
Janji penjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu
kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan
Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang memimpin Asia. Jepang saudara tua bangsa Indonesia”.
Pada tanggal 29
April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan
memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan
karena Jepang terdesak oleh tentara Sekutu. Bangsa Indonesia
diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan
dukungan bangsa Indonesia
maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki
usaha-usaha persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
atau Dokuritsu Zyumbi Tiosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketua
(Kaicoo) Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat yang kemudian mengusulkan bahwa
agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.
Pada tanggal 29
April 1945 bersamaan dengan ulang tahun kaisar jepang, memberikan hadiah ulang
tahun kepada bangsa indonesia
yaitu kemerdekaan tanpa syarat setelah panghancuran Nagasaki dan Hirosima oleh sekutu. Untuk
mendapatkan simpati dan dukungan terbentuklah suatu badan BPUPKI.
2.2
Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
2.2.1 Sidang BPUPKI Pertama
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat
usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
yaitu :
a)
Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar
negara sebagai berikut :
I. Peri kebangsaan
II. Peri
kemanusian
III. Peri
Ketuhanan
IV. Peri kerakyatan (permusyawaratan,
perwakilan, kebijaksanaan)
V. Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).
Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Muh. Yamin menyerahkan naskah
sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang
Undang Dasar RI
b) Prof.
Dr. Supomo (31 Mei 1945)
Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai
berikut:
1.
Teori negara prseorangan(individualis)
2.
Paham negara kelas(class theory)
3.
Paham negara integralistik.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo
mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan
batin, musyawarah, keadilan rakyat.
c)
Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang
rumusanya yaitu:
1.
Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2.
Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3.
Kesejahteraan sosial 4. Ketuhanan yang Maha Esa.
Beliau
juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan
pandangan hidup bangsa Indonesia.
Sukarno
mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut:
Sekarang
banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan
ketuhanan, lima
bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan
petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya
azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia,
kekal dan abadi.
2.2.2
Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)
Penyusunan pancasila oleh panitia sembilan, serta pemakaian istilah “hukum
dasar” diganti dengan undang-undang dasar karena hal ini merupakan hukum
retulis atas saran prof. Soepomo. Serta membahas bentuk negara yang setuju
adalah pro republik. Keputusan-keputusan lain adalah membentuk panitia kecil.
Perancang undang-undang dasar di ketuai oleh Soekarno, panitia ekonomi dan
keuangan di ketuai oleh Moh. Hatta dan pembea tahan air di ketuai oleh Abikusno
Tjokrosoejono.
Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan popular
disebut dengan “panitia sembilan” yang anggotanya adalah sebagai
berikut:
1. Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr. Muh. Yamin
4. Mr. Maramis
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Soebarjo
7. Kyai Abdul Kahar
Muzakir
8. Abikoesmo Tjokrosoejoso
9. Haji Agus Salim
Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu
hasil baik yaitu suatu persetujuan antara golongan islam dengan golongan
kebangsaan. Adapun naskah preambule yang disusun oleh panitia sembilan tersebut
pada bagian terakhir adalah sebagai berikut :
“…………maka
disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at
islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan sreta dengan mewujudkan suatu keadilan sosisal
bagi seluruh rakyat Indonesia”
Dalam sidang BPUPKI kedua ini pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan
istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang
bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. tujuan anggota badan
penyelidik adalah menghendaki Indonesia
raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia.
Susunan
Undang Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu :
a) Pernyataan Indonesia
merdeka, yang berupa dakwaan dimuka dunia atas Penjajahan Belanda
b) Pembukaan yang
didalamnya terkandung dasar negara Pancasila
c) Pasal-pasal Undang
Undang Dasar.
2.2.3 Proklamasi Kemerdekaan dan
Sidang PPKI
Pada
pertengahan bulan agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk keperluan itu Ir.
Soekarno dan Drs. Muh. Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas pangilan jendral besar Terauchi. Pada tanggal
9 agustus 1945 Jendral Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu :
1. Soekarno
diangkat sebagai ketua PPKI, Muh. Hatta sebagai wakil dan Radjiman
sebagai anggota
2. Panitia
persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 agustus 1945
3. Cepat
atau tidaknya pekerjaan panitia di serahkan seperlunya pada panitia.
Sekembaliannya dari saigon 14 agustus 1945, Ir. Soekarno mengumumkan dimuka
umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat
mungkin) dan kemerdekaan bangsa Iindonesia ini bukan merupakan hadiah dari
Jepang melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah pada
sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang
kemerdekaan bangsa Indonesia.
Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta
pergi ke rumah Laksamana Maeda di
Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol
No.1).
Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut
malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti
Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk
merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep
Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.
Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan timur 56
Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat (Jam
11.30 waktu jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah
Proklamasi dengan khidmad dan diawali dengan pidato, sebagai berikut :
P R O K L A M A S I
Kami bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yeng mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17
Agustus 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno Hatta
Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
mengadakan sidangnya yang pertama.
1. Sidang
Pertama (18 Agustus 1945)
Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan
keputusan-keputusan sebagai berikut :
Mengesahkan Undang-Undang dasar 1945
yang meliputi :
Ø Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta yang kemudian
berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ø Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima
dari badan penyilidik pada tanggal 17 juli 1945, setelah mengalami berbagai
perubahan karena berkaitan dengan perubahan piagam Jakarta, kemudian berfungsi
sebagai undang-undang dasar 1945.
Memilih
Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
Menetapkan
berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah darurat.
a.) Proklamasi kemerdekaan
17 agustus 1945
Pebedaan terjadi antara golongan muda dan dolongan muda tentang kapan
pelaksanaan proklamasi. Oleh karena iti perbedaan memuncak dan menyebabkan
soekarno hatta ke rengas dengklok agar tidak mendapat pengaruh jepang. Kemudian
oada pagi hari tanggal 17 agustus 1945 di jalan penggasan timur 56 jakarta,
bung karno di damopingi oleh bung hatta membacakan teks proklamasi.
b.)
Sidang PPKI
(1.) Sidang pertama (18
agustus 1945)
Dihadiri 27 orang dan
menghasilkan keputusan berikut :
-
Mengesahkan UUD 1945 meliputi :
1.
Setelah melakukan perubahan piagam jakarta
yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945
2.
Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari badan
penyelidik pada tanggal 17 juli 1945, mengalami perubahan karena berkaitan
dengan perubahan piagam jakarta
dan kemudian berfungsi sebagai UUD 1945.
-
Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama menetapkan berdirinya
komite nasional indonesia
pusat sebagai badan musawarah darurat.
(2.) Sidang kedua (19
agustus 1945)
Menentukan ketetapan
sebagai berikut :
-
Tentang daerah propinsi : jawa barat, jawa tengah, jawa timur, sumatra,
borneo, sulawesi, maluku dan sunda kecil.
-
Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya di teruskan seperti
sekarang.
-
Untuk sementara waktu kedudukan dan gemeente diteruskan seperti sekarang
dan di bentuknya 12 departemen kementrian.
(3.) Sidang ketiga (20
agustus 1945)
Melakukan pembahasan terhadap agenda tentang “badan penolong korban perang”
yang terdiri dari 8 pasal tersebut yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang
disebut “Badan Keamanan Rakyat” BKR.
(4.) Sidang keempat (22
agustus 1945)
Membahas agenda tentang komite nasional Partai Nasional Indonesia yang
berkedudukan di Indonesia.
2.2.4 Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Secara ilmiah
masa Proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut :
a)
Dari sudut hukum ( secara yuridis) proklamasi merupakan saat tidak
berlakunya tertib hukum kolonial.
b)
Secara politis ideologis proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing
melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi
Republik Indonesia.
Setelah
prokamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih
menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda
di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica ( Netherland
Indies Civil Administration). Selain itu Belanda juga secara licik
mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi RI.
Hadiah pasis Jepang.
Untuk melawan
propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengelurkan
tiga buah maklumat :
1) Maklumat
Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar
biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam
bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan
DPR yang semula dipegan oleh Presiden kepada KNIP.
2) Maklumat
pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tantang pembentukan partai politik yang
sebanyak–banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat
itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga
sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara Proklamasi sebagai negara
Demokratis
3) Maklumat
pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat ini mengubah sistem
kabinet Presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi
liberal.
2.
2.4.1 Pembentukan
Negara Republik Indonesia
Serikat (RIS)
Sebagai hasil dari konprensi meja bundar (KMB) maka
ditanda tangani suatu persetujuan (mantel resolusi) Oleh ratu belanda Yuliana
dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka
berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan
konstitusi RIS, antara lain :
a) Konstitusi
RIS menentukan bentuk negara serikat (fderalis) yaitu 16 Negara pasal (1 dan 2)
b) Konstitusi RIS
menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal dimana
mentri-mentri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap
parlemen (pasal 118 ayat 2)
c) Mukadiamah
RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD
1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
d) Sebelum
persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu
persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan
“pemulihan kedaulatan” atau “pengakuan kedaulatan”
2.2.4.2 Terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia
tahun 1950
Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai
suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi
yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 taitu negara persatuan dan kesatuan
sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara.......” yang
melindungi segenap bangsa Indoneia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia
.....” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan
unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu
menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat
di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai
negara bagian RIS saja.
Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja
yaitu :
1.
Negara Bagian RI Proklamasi
2.
Negara Indonesia Timur (NIT)
3.
Negara Sumatera Timur (NST)
Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negaraRI tanggal 19 Mei 1950, maka
seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang
berlaku sejak 17 Agustus 1950.
Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi,
Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada Pemerintah
yang berasas Demokrasi Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan
penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut :
a. Sistem multi
partai dan kabinet Parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang
rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai
Pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika
Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan - pertentangan,
gangguan - gangguan keamanan serta penyelewengan - penyelewengan dalam
masyarakat.
b. Secara
Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati
perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of
Independence bangsa Indonesia.
Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namun
bagaimanapun juga RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara
Republik Indonesia Serikat.
2.2.5 Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pada pemilu tahun
1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat,
bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, social ,ekonomi, dan hankam.
Hal ini disebabkan oleh konstituante yang seharusnya membuat UUD negara RI
ternyata membahas kembali dasar negara, maka presiden sebagai badan yang harus
bertanggung jawab mengeluarkan dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959,
yang isinya :
1.
Membubarkan Konstituante
2.
Menetapkan kembali UUDS ’45 dan tidak berlakunya kembali UUDS‘50
3.
Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
Berdasarkan
Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia
hingga sat ini. Dekrit adalah suatu putusan dari orang tertinggi(kepala negara
atau orang lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak.
Dekrit dilakukan bila negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan
negara terancam oleh bahaya. Landasan mukum dekrit adalah ‘Hukum Darurat’yang
dibedakan atas dua macam yaitu :
a.
Hukum Tatanegara Darurat Subyektif
Hukum
Tatanegara Darurat Subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang
kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum.
b.
Hukum Tatanegara Darurat Objektif
Hukum
Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang
kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, tetapi
berlandaskan konstitusi yang berlaku.
c.
Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia mulai
stabil, keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideology
belum selesai. Ideology pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideology
Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada
tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI,
pemberontakan ini disertai dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa.
Pemberontakan PKI tersebut berupaya untukmenggabti secara paksa ideology dan
dasar filsafat negara Pancasila dengan ideology komunis Marxis. Atas dasar
tersebut maka pada tanggal 1Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia
sebagai ‘Hari Kesaktian Pancasila’
2.2.6 Masa Orde Baru
‘Orde Baru’, yaitu suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang menutut
dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya
orde baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain :
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi
tersebut menuntut dengar tiga tuntutan atau yang dikenal dengan ‘Tritura’,
adapun isi tritura tersebut sebagai berikut :
1.
Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
2.
Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI
3.
Penurunan harga
Karena orde lama
tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan
kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam
bentuk suatu surat yang dikenal dengan ‘surat perintah 11 Maret
1966’ (Super Semar). Tugas pemegang super semar yaitu untuk memulihkan keamanan
dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru
berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan
nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
2.7 TINJAUAN PANCASILA DARI BERBAGAI
SEGI
Mempelajari Pancasila sebagai
dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup
bangsa Indonesia adalah
kewajiban moral seluruh warga negara Indonesia. Pancasila yang benar dan
sah (otentik) adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditegaskan melalui Instruksi Presiden RI
No.12 Tahun 1968, tanggal 13 April 1968. Penegasan tersebut diperlukan untuk
menghindari tata urutan atau rumusan sistematik yang berbeda, yang dapat
menimbulkan kerancuan pendapat dalam memberikan isi Pancasila yang benar dan
sesungguhnya.
Dalam rangka mempelajari
Pancasila, Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1986:9-14) menyarankan dua
pendekatan yang semestinya dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan
menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan
yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.
Pendekatan yuridis-konstitusional
diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk
melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya
pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual
maupun sosial selaku warga negara Indonesia.
Pendekatan komprehensif
diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan
pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara,
ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain merupakan
philosphische grondslaag (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia,
Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan
hidup bangsa (Ing: way of life; Jer: weltanschauung). Maka tinjauan historis
dan filosofis juga dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mengarah pada
hakikat nilai-nilai budaya bangsa yang dikandung Pancasila sebagai suatu sistem
filsafat. Pancasila adalah keniscayaan sejarah yang dinamis dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendati demikian, tinjauan filosofis
tidak hendak mengabaikan sumbangan budi-nurani terhadap aspek-aspek religius
dalam Pancasila (Lapasila, 1986:13-14): “Dengan tercantumnya Ketuhanan yang
mahaesa sebagai sila pertama dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah
membentuk dirinya sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsafat dan religi.
Karena hanya sistem filsafat dan religi yang mempunyai ruang lingkup pembahasan
tentang Ketuhanan yang mahaesa. Dengan demikian secara ‘inheren’ Pancasila
mengandung watak filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga pendekatan
filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia Pancasila sendiri yang
mengandung unsur filsafat dan aspek religius. Karenanya, cara pembahasan yang
terbatas pada bidang ilmiah semata-mata belum relevan dengan Pancasila.”
1.Tinjauan historis
Pembahasan historis Pancasila
dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29
Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968.
Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:
1) Telah tentang dasar negara Indonesia
merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
2) Sesudah Instruksi Presiden
No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat
dianggap tidak ada lagi.
Permasalahan Pancasila yang masih
terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini
tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya.
Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa)
tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara
lebih ‘alamiah’. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan
pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.
Tinjauan historis Pancasila dalam
kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai
tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu
perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada
rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu
merupakan satu kebulatan yang utuh.
Sidang BPUPKI – 29 Mei
1945 dan 1 Juni 1945
Dalam sidang BPUPKI tanggal 29
Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia
merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri
Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak
memberikan nama terhadap lima (5) azas yang
diusulkannya sebagai dasar negara.Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang
sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima
(5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2)
Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5)
Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu,
ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli
bahasa, namanja ialah Pantja Sila …”
(Anjar Any, 1982:26).
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut
kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena
beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan
Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.
A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr.
Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis
dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang
kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5)
Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sidang BPUPKI tanggal 14
Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar
(konstitusi) Negara Republik Indonesia.
Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada
tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2)
Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Konstitusi RIS (1949) dan
UUD Sementara (1950)
Dalam kedua konstitusi yang
pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara ‘lebih
singkat’ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3)
Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial.
Sementara itu di kalangan
masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan
praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai
berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau
Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau
sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli
1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan
Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Instruksi Presiden RI
No.12 Tahun 1968
Rumusan yang beraneka ragam itu
selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap
konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya
penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara,
ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan
Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila
seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2.Tinjauan
yuridis-konstitusional
Meskipun nama “Pancasila” tidak
secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada
alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar
negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.
Dengan demikian tepatlah
pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional,
“Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar
mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila
adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar
Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara
Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila
sebagai Dasar Negara, ia
harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”
Pernyataan tersebut sesuai dengan
posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala
sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada
Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum
(Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila
sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.
Dalam kedudukan tersebut,
Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya
melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang
pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.
Oleh karena itu dapatlah
dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan
atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): “… tetapi
sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian
rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran,
pelaksanaan, penerapan Pancasila.
Demikianlah tinjauan historis dan
yuridis-konstitusional secara singkat yang memberikan pengertian bahwa
Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila sebagaimana tercantum
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai
dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt
dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan
penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila.
Pemilihan Pancasila sebagai dasar
negara oleh the founding fathers Republik Indonesia patut disyukuri oleh
segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai budaya dan
pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von
Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan
berarti apa-apa bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan
Pancasila secara proporsional sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang
nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.
3.Tinjauan tentang sifat dasar Pancasila
Secara yuridis-konstitusional,
Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki
berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan
eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup
bangsa Indonesia.
Karena itu Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai: 1 ) Jiwa Bangsa
Indonesia; 2 ) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3 ) Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia; 4 ) Dasar Negara Republik Indonesia; 5 ) Sumber Hukum atau Sumber
Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia; 6 ) Perjanjian Luhur Bangsa
Indonesia pada waktu mendirikan Negara; 7 ) Cita-cita dan Tujuan Bangsa
Indonesia; 8 ) Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
Sebutan yang beraneka ragam itu
mencerminkan kenyataan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bersifat
terbuka. Pancasila tidak bersifat kaku (rigid), melainkan luwes karena
mengandung nilai-nilai universal yang praktis (tidak utopis) serta bersumber
pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka keanekaragaman
fungsi Pancasila tersebut merupakan konsekuensi logis dari esensinya sebagai
satu kesatuan sistem filsafat (philosophical way of thinking) milik sendiri
yang dipilih oleh bangsa Indonesia
untuk dijadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau philosophische
gronslaag negara dan atau ideologi negara/ staatside).
Meskipun demikian, dalam tugas
dan kewajiban luhur melaksanakan serta mengamankan Pancasila sebagai dasar
negara itu, kita perlu mewaspadai kemungkinan berjangkitnya pengertian yang
sesat mengenai Pancasila yang direkayasa demi kepentingan pribadi dan atau
golongan tertentu yang justru dapat mengaburkan fungsi pokok Pancasila sebagai
dasar negara. Karena itu tepatlah yang dianjurkan Darji Darmodihardjo
berdasarkan pengalaman sejarah bangsa dan negara kita, yaitu bahwa “… dalam
mencari kebenaran Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau
philosophical system tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan
persengketaan apalagi perpecahan.”
Pancasila diharapkan tidak
dimengerti melulu sebagai indoktrinasi yang bersifat imperatif karena fungsi
pokoknya, tetapi yang juga perlu diintenalisasi ke dalam batin setiap dan
seluruh warga negara Indonesia karena ‘fungsi penyertanya’ yang justru
merupakan sumber Pancasila sebagai dasar negara.
Dipandang dari segi hukum, kedudukan
dan fungsi dasar negara dalam pengertian yuridis-ketatanegaraan sebenarnya
sudah sangat kuat karena pelaksanaan dan pengamalannya sudah terkandung pula di
dalamnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Pancasila secara
multidimensional.
Sebagaimana kita ketahui dari
sejarah kelahirannya, Pancasila digali dari sosio-budaya Indonesia, baik
secara perorangan maupun kolektif, kemudian ditetapkan secara implisit sebagai
dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengenai kekokohan Pancasila yang
bersifat kekal-abadi (Pancasila dalam arti statis sebagai dasar negara), Ir.
Soekarno mengatakan: “Sudah jelas, kalau kita mau mencari suatu dasar yang
statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada
jiwa Indonesia.”
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
- Raja Mulawarman keturunan dari raja Aswarmanyang keturunan dari Kudungga
- kerajaan Sriwijaya dibawah kekuasaan wangsa Syilendra
- Pada tahun 1923 berdirilah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahaan raja Hayam Wuruk
- Praktek VOC penuh dengan paksaan sehingga mendapatkan perlawanan dari rakyat dan kerajaan-kerajaan
- Di Indonesia kebangkitan nasional(1908) dipelopori oleh dr.Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo
- Naskah preambule yang disusun oleh panitia Sembilan tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai berikut :
- “…………maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sreta dengan mewujudkan suatu keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia “.
- ‘Orde Baru’, yaitu suatu tatanan masyrakat dan pemerintahan yang menutut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
- Isi tritura sebagai berikut :
1)
Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
2)
Pembrsihan kabinet dari
unsure G 30 S PKI
3)
Penurunan harga
3.2
Saran
- Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami
- Bagi para pembaca dan teman-teman mahasiswa yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA “
- Menjadikan Makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa dan mahasiswi berfikir aktif dan kreatif
DAFTAR
REFERENSI
- Kaelan: 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta
