TUGAS SOSPOL 1EA32 (21JUNI 2014)

1. Jelaskan teori system sebagai paradigma politik!

    Jawab :

  

            Ilmu politik tidak bisa lepas dari ilmu sosial yang telah lahir terlebih dahulu teori-teorinya. Meskipun kita tahu bahwa politik sudah ada sejak manusia pertama kali ada dan membentuk sebuah kelompok untuk bertahan hidup dari serangan kelompok lain, atau dari hewan dan alam. Disini kepemimpinan juga telah muncul, manajemen organisasi sudah ada, dan perpolitikan mulain berjalan.

Paradigma politik ini adalah suatu kerangka berfikir untuk mendapatkan pengertian tentang politik dan kemudian akan menyeluruh pada bagian-bagian lainnya dalam ilmu politik. Karena sebuah paradigma akan melahirkan cara, teknik, metode, strategi hingga teori pada suatu jenis ilmu.

1. Evolusi
Evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak ada batas pasti, namun sampai ribuahn tahun. Dalam paradigma politik evolusi, prinsip dasar yang diusung adalah bahwa politik itu perubahan yang alamiah. Sehingga dalam cara pandang ini, seorang pemimpin tidak bisa dibentuk tapi dilahirkan.
Semua proses kehidupan terjadi tidak secara tiba-tiba, namun melalui proses dialekta sewajarnya, melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Tuhan menciptakan duniapun tidak serta merta ‘kun fayakun’ jadi maka jadilah secara utuh, bulat, total dan dunia menjadi ada. Meskipun Tuhan bisa, namun Tuhan tidak melakukannya krena Tuhan menginginkan manusia berfikir tentang penciptaan alam semesta –yang kini mulai tercerahkan- agar bertambah keimanan mereka terhadap pencipta.
Kembali pada perubahan politik, bahwa terjadinya negara yang baik, sejahtera, aman, dan makmur itu tidak bisa serta merta. Bahwa dengan dipimpin oleh, misalkan Soekarno, indonesia semata-mata akan jaya, tidak. Semua bidang sosial politik akan melalui proses-proses tertentu sehingga mencapai titik kulminasi suatu peradapan politik, dan setelah itu akan kembali bobrok hingga suatu saat puncak kejayaan (kulminasi) akan diraih kembali.

2. Fungsionalisme – Struktural
Prinsip dasar dari paradigma ini adalah bahwa politik dipandang sebagai sebuah sistem. Sedangkan suatu sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem yang harus berkolaborasi menjalankan fungsi masing-masing dan berkordinasi secara struktural yang baik. Jadi dalam suatu tatanan politik negara, maka kita akan menemui subsistem-subsistem yang lain yaitu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dlsb. Dalam kepemerintahan sendiri terdiri dari subsistem-subsistem yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Dimana masing-masing subsistem tersebut haruslah berjalan sesuai dengan fungsinya agar tercipta sistem politik yang baik.

3. Konflik
Dalam pergulatan dunia poitik rentan terjadinya konflik. Karena politik adalah percaturan kepentingan. Prinsip dasar dari paradigma ini adalah kepentingan, sehingga yang paling penting dalam politik adalah bagaimana memenangkan pertempuran. Setiap elite akan berusaha mengunggulkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Disinilah nantinya konflik kepentingan akan terjadi dan kemudian akan terbentuk kekuasaan, kekuasaan lebih lanjut akan menciptakan kepemimpinan.
Untuk memenangkan percaturan politik seseorang atau kelompok harus mempunyai modal ; finansial, sosial, komunikasi, personality dsb. Dengan modal finansial yang cukup kita mampu mengiklankan diri, membentuk kepribadian seperti apa yang kita inginkan dihadapan masyarakat. Dan interaksi sosial yang telah dijalani akan membantu dalam meraih kemenangan karena akan mendapat simpati masyarakat luas. Begitu pula cara berkomunikasi yang baik, dan keribadian yang perfect akan lebih banyak menarik dukungan.
Jika dibiarkan berlarut-larut, tentunya politik akan semakin keruh dan tidak ada bedanya dengan hewan. Maka dari itulah perlu dibentuknya rule of the game, aturan main dalam menjalankan pola perpolitikan suatu negara. Karena tanpa peraturan ataupun perundang-undangan, sebuah negara kesatuan tidak akan terbentuk.

4. Interaksional – Simbolik
Prinsip dasar dalam paradigma ini adalah bahwa politik merupakan pertukaran simbol. Berbeda dengan tiga paradigma diatas yang mementingkan substansi nyata dalam berpolitik.

Di paradigma ini regulasi perpolitikan menjadi semakin tersamar, bahkan kadang sesuatu yang tidak kita sadari merupakan iklan politik. Dimana-mana orang menciptakan realitas buatan, di pamflet, baleho, selebaran, koran, radio, televisi, alat komunikasi, dan kini merambah dunia maya orang-orang ramai memasang bermacam simbol untuk kepentingan politik.
Sehingga di dunia politik tidak ada sesuatu yang monosemi (bermakna satu). Semuanya bermakna ganda (ambiguitas), bahkan bisa saja dalam satu pesan politik mengandung ribuan makna tersirat (polisemi).

2. Jelaskan pengertian ilmu politik dan perkembangannya!

    Jawab :

            a. Pengertian Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan,usaha mempertahankan kekuasaan, pengunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaiman menghambat pengunan kekuasaan.
Ilmu politik mempelajari beberapa aspek, seperti :
a. Ilmu politik dilihat dari aspek kenegaran adalah ilmu yang memperlajari Negara, tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara serta hubungan Negara dengan warga nwgaranya dan hubungan antar Negara.
b. Ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan adalah ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hsil dari kekuasaan itu.
c. Ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam system politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.
Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam ilmu politik :
a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempeunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya
c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai
d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik.

b. Pekembangan ilmu politik

Ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat, karena sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, karena sejarah merupakan bahan atau data /fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut.

PENGERTIAN UMUM NASIONALISME
Kata nasionalisme terdiri dari kata nation (natal ) yang artinya kelahiran dan isme yang artinya paham, jadi dapat diberi kesimpulan bahwa nasionalisme menurut bahasa adalah paham kelahiran. Sedangkan menurut istilah nasionalisme adalah paham persaudaraan dan setanah air.
Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oelh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun nonfisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.
Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada Negara bangsa atas nama sebuah bangsa.munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuanagn bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman colonial.
NASIONALISME INDONESIA
Timbulnya nasionalisme ini tidak dapat dilepaskan dari situasi politik decade pertama pada abad ke-20. pada masa itu semangat menentang kolonialisme mulai bermunculan di kalangan pribumi. Dan tujuan dari nasionalisme itu sendiri adalah menyatukan paham-paham yang berbeda-beda.
Pada masa sebelum kemerdekaan, terdapat 3 pemikiran nasionalisme :
1. Ke-Islaman
Menurut pemikiran ini Islam sangat berperan penting dalam pembentukan nasionalisme. Menurut George Mc. Turnan Kahin seorang pengkaji nasionalisme Indonesia bahwa Islam bukan saja mata rantai yang mengikat tali persatuan, tetapi juga merupakan symbol persamaan nasib menentang penjajahan asing dan penindas asing yang bersal dari agama lain.
2. Marxisme
Dalam paham ini yang mulanya berkembang diluar gerakan-gerakan kebangsaan pribumi yang merupakan organisasi politik Eropa- Indonesia yang lahir pada 1912 yang menyerukan paham kesetaraan ras, keadilan social- ekonomi dan kemerdekaan, yang didasarkan pada kerjasama Eropa –Indonesia.
3. Nasionalisme Indonesia
Paham ini yang menurut konsep nasionalisme Soekarno, ternyata mendapat kritikan dari kalangan Islam yang mana tokoh Islam yang mengkritiknya adalah Mohammad Natsir mengkhawatirkan paham yang ia bawa dapat berkembang menjadi sifat fanatisme buta kepada tanah air,dan akan menimbulkan terputusnya tali persaudaraan internasional umat Islam dari saudara seimannya di Negara-negara lainnya, tetapi dalam menghadapi kritikan dari kalangan Islam Soekarno membantah tuduhan itu, menurut beliau nasionalisme dianutnya bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat, melainkan nasionalisme yang bersifat toleran, bercorakkan ketimuran, dan tidak agresif seperti nasionalisme yang berkembang di Barat.
Adapun unsure-unsur pembentuk nasionalisme itu sendiri adalah :
1. Suku bangsa, golongan social yang khusus bersifat askriptif atau telah ada sejak lahir yang coraknya sama denagn golonagn umur dan jenis kelamin.
2. Agama, suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh manusia sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang berkembang seperti,Islam yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, budha, dan yang baru adalah Kong Hu Cu
3. Kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat pengetahuan yang secar kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai pedoman utnuk bertindak sesuai dengan lingkunagn yang dihadapi.
4. Bahasa, unsure pendukung identitas nasional.
Nasionalisme tidak boleh melunturkan internasionalisme Ke-Islaman
INTERNASIONALISME
Internasionalisme merupakan paham global ( universal ) yang dibentuk oleh masyarakat dunia yang menginginkan hubungan antar warga Negara atau sesame manusia lebih kuat, suatu emosi jiwa yang membentuk perasaan satu komunitas tidakmelihat suku, agama yang dianutnya. Internasionalisme ini berbeda dengan nasionalisme karena internasionalisme ini cakupannya lebih luas,
Internasionalisme terbentuk dari hubungan internasionalisme ( menurut Jeremy Bantham, hubungan internasionalisme adalah suatu ilmu hubungan internasional yang merupakan satu kesatuan disiplin nasional dan memiliki ruang lingkup dan konsep dasar ) contoh hubungan internasional adalah kebijaksanaan luar negeri, yang mana tujuan dari kebijaksanaan luar negeri tersebut adalah :
a. Mempertahankan integrasi Negara agar tidak terpecah belah
b. Meningkatkan kepentingan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat itu bisa terjamin
c. Menjamin keamanan nasional agar tidak terjadi kerusuhan
d. Melindungi martabat nasional, dengan cara menjaga nama baik bangsa
e. Membangun kekuasaan
Adapun factor-faktor yang mengkondisikan kebijaksanaan laur negeri itu sendiri adalah :
1. Faktor geografis
2. Faktor kependudukan
3. Dinamika kependudukan
4. Faktor sumber daya ekonomi
5. Faktor ideology

3. Apa yang dimaksud dengan teori politik? Jelaskan!

    Jawab :

Generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena. Penyusunan teori selalu memakai konsep yang lahir dari pemikiran manusia yang bersifat abstrak.
Teori politik adalah bahasan mengenai tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan itu, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban dalam tujuan politik.
Menurut Thomas P. Jenkin, dalam The Study of Political Theory, terdapat dua macam teori politik:
• Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan menentukan norma politik. Yang termasuk golongan ini antara lain, filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi politik
• Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai politik.

4. Jelaskan tentang Masyarakat, Kekuasaan, dan Negara! Apa hubungan dari ketiganya?

    Jawab :

Masyarakat juga sering dikenal dengan istilah society yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sistem, yang terjadi komunikasi didalam kelompok tersebut. Menurut Wikipedia, kata Masyarakat sendiri diambil dari bahasa arab, Musyarak. Masyarakat juga bisa diartikan sekelompok orang yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar. Biasanya masyarakat sering diartikan sekelompok orang yang hidupa dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat didalamnya.

Negara adalah suatu wilayah dimana didalamnya terdapat kumpulan masyarakat yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, militer, dan budaya. Sebuah Negara biasanya dipimpin oleh yang namanya pemerintah. Pemerintah merupakan penguasa tertinggi dalam suatu wilayah yang disebut negara.

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh^{[1] [2]} atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagau subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada UU (objek dari kekuasaan).

Konsep pola hubungan Negara dan masyarakat secara tajam dikemukakan oleh Antonio Gramsci, ia berpendapat bahwa hubungan Negara dan masyarakat semata merupakan konsep hegemoni (yaitu metode penguasaan politik dengan kendali ideologi).

Dalam pemahamannya, hubungan Negara dan rakyat berawal interaksi dialektis yang bersifat hegemonic dan dilakukan secara terus-menerus. Proses ini menimbulkan konsekuensi pergiliran kemenangan hegemonic, yang di satu masa dapat berpihak kepada Negara, sedangkan di waktu lain dapat berpihak kepada masyarakat.

John Locke mengemukakan prinsip penting bagi kekuasaan tertinggi atau Negara antara lain :
Kekuasaan Negara adalah sebentuk kepercayaan rakyat kepada penguasa atau diistilahkan teori politik modern sebagai government by the consent of the people. Pada point ini rakyat merupakan sumber keabsahan kekuasaan tertinggi.

Akan tetapi prinsip ini mengingkari pertanggungjawaban terhadap Tuhan, dan pertanggungjawaban diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Berlawanan dengan pendapat pemikir theology seperti St. Augustinus dan Thomas Aquinas. Locke menegaskan prinsip ini dalam koridor sifat-sifat sekuler. Sebagai akibat dari pengkultusan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka Negara memiliki kekuasaan terbatas, sedangkan rakyat selalu berhak menyuarakan gagasan dan aspirasinya.

Bahkan Negara berkewajiban melaksanakan berbagai fungsinya semata hanya untuk memenuhi keinginan dan tujuan rakyat, dan Negara akan menyimpang dalam melaksanakan fungsinya bila tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Rakyat memiliki kebebasan yang sangat besar dimana Negara tidak dibenarkan campur tangan pada urusan pribadi rakyat.

Prinsip kedua yaitu mengenai kepercayaan dalam kompetisi kebajikkan. Locke yakin kekayaan material menjadi penyebab kompetisi utama rakyat. Bekerja keras merupakan cerminan kebahagiaan hidup dalam dunia ini.

Dari persepektif Islam, teori hubungan Negara dan rakyat dirangkum dalam hal-hal yang mencakupi hal-hal berikut di bawah ini,

Hubungan umat dan penguasa
Sistem kekhalifahan merupakan suatu kewajiban fundamental bagi kaum muslimin, bahkan menjadi kewajiban yang paling mulia. Dalam sistem ini, khalifah atau pemimpin hanyalah akan terlaksana dengan prosedur pemilihan yang dilakukan oleh umat, atas dasar aspirasi umat serta merepresentasikan kedaulatan umat, karena umat menjadi dasar legitimasi kekuasaan.

Hubungan antara negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Dalam kaitan ini Arief menyatakan bahwa kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sejumlah teoritisi juga menyatakan bahwa negara berhak serta mempunyai kekuasaan penuh terhadap masyarakatnya. Hal ini, misalnya, diwakili oleh pandangan Plato dan Aristoteles, agama Kristen (yang diwakili oleh institusi gerejanya), Grotius dan Hobbes, serta Hegel.

5. Jelaskan tentang Struktur Politik! Lengkapi penjelasan dengan bagan!

    Jawab :

struktur politik berasal dari dua kata, yaitu strukturdan politik. Struktur berarti badan adan organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara. Jadi secara harafiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara. Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen tang membentuk bangunan itu. Struktur Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik. Berikut ini adalah contoh sebuah bagan struktur pemerintahan berdasarkan UUD 1945 :

6. Jelaskan tentang Pemerintahan dan Demokrasi! Jelaskan pula Pemerintahan dan Demokrasi di Indonesia!

    Jawab :

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat(pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipenggang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

> Pemerintahan di Indonesia :

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

> Demokrasi di Indonesia :

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi dalam sisitem pemerintahannya . Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dnegan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung . Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara unutk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya siistem pemerintahan .Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara demokratis .

7. Apa yang kalian ketahui tentang Hukum dan Kekuasaan? Jelaskan disertai dengan contoh!

    Jawab :

Hukum merupakan suatu peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu bersifat memaksa bagi setiap orang. Bersifat memaksa disini agar masyarakat menaati hukum karena jika melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Sedangkan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, agar pihak tersebut bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi efektif. Atau dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang in action dan kehadirannya dirasakan lebih nyata serta berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan.
Hukum dan politik mempunyai kedudukan yang sejajar. Hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik. Demikian juga sebaliknya. Realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsp-prinsip yang diatur dalam suatu sistem konstitusi, tetapi lebih dtentukan oleh komitmen rakyat dan elit politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya. Sebab suatu sistem konstitusi hanya mengasumsikan ditegakkannya prinsi-prinsip tertentu, tetapi tidak bisa secara otomatis mewujudkan prinsi-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip obyektif dari sistem hukum (konstitusi) sering dicemari oleh kepentingan-kepentingan subyektif penguasa politik untuk memperkokoh posisi politiknya, sehingga prinsip-prinsip konstitusi jarang terwujud menjadi apa yang seharusnya, bahkan sering dimanipulasi atau diselewengkan.

Contoh: di masa Orde Lama prinsip-prinsip tersebut diselewengkan. Kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, tetapi berpindah ke tangan "Pemimpin Besar Revolusi". Hukum disubordinasikan pada politik Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dalam praktek menjadi pemerintahan berdasar Penetapan Presiden (Penpres) dan Peraturan Presiden (perpres). Hubungan hukum dan politik pada Orde Lama berjalan tidak seimbang. Hukum kehilangan wibawanya dan melorot peranannya menjadi pelayan kepentingan politik, karena waktu itu politik dinobatkan menjadi panglima. Orde Baru yang bangkit pada awal tahun 1966 melakukan koreksi terhadap berbagai penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama dan bertekad mengembalikan tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

8. Apakah politik bisa berubah? Jelaskan perubahan politik dan konflik yang terjadi dalam perubahan politik tersebut!

    Jawab :

Politik tentu bisa berubah. Perubahan itu sendiri adalah suatu keharusan karena perubahan merupakan esensi dari kemajuan yaitu harus berpindah posisi semangkin kedepan dari posisi semulanya. Perubahan harus dikelola dengan baik dalam manajemen  perubahan (change manajement) dan manajemen harapan serta kemajuan dalam keharmonian seringkali menjadi jebakan bagi kita untuk “malas” mempertahankan dinamika perubahan dalam kehidupan, sedangkan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses dalam menentukan  tujuan-tujuan perubahan.

Jadi perubahan politik adalah suatu keharusan yang merupakan esensi untuk menjadikan perubahan politik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.perubahan politik yaitu bagaimana kita harus mengubah kebijakan yang seharusnya kibijakan yang dahulu harus diganti agar untuk menjadi lebih baik sehingga suatu bangsa dapat menjadi lebaik dan lepas dari kepurukan yang selama ini kita tahu bahwa system perubahan di Indonesia ini sangat tidak karuan dan tidak tahu bagaimana sekarang politiknya sangat-sangat buruk.

Dalam situasi apapun, tindakan kelompok-kelompok sosial yang diarahkan untuk mewujudkan perubahan kehidupan politik masyarakat mereka merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Tindakan-tindakan semacam itu menimbulkan konflik dan perubahan politik.

1.      Partisipasi dalam perubahan politik yang rutin.

Parsipasi politik rutin dikaitkan dengan perubahan politik dalam 2 cara yaitu :

a.       Tujuan partisipasi adalah untuk menyebabkan perubahan politik seperti dalam kasus pemungutan suara bagi suatu partai minoritas.

b.      Dengan menggunakan mekanisme yang ada.